rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bidang premium bersubsidi, dinilai hendak mengakibatkan turunnya kesejahteraan buruh.
ketua konfederasi serikat pekerja berbagai indonesia (kspsi) daerah istimewa yogyakarta kirnadi di yogyakarta, selasa, menungkapkan, dengan naiknya harga bahan bakar minyak (bbm) bidang premium, mengakibatkan daya memakai buruh kepada bahan kebutuhan pokok cenderung turun.
menurut dia, kalau pemerintah menaikkan harga atau membatasi pasokan bbm bersubsidi, dengan begini rentan terjadi inflasi, yang selama akhirnya mengakibatkan harga produk-produk naik.
sehingga, kata dia, daya memakai buruh umumnya dapat menurun hingga 30 persen, sebab pada ketika harga naik, upah buruh tetap.
Informasi Lainnya:
yang tadinya dapat membeli daging, nanti tak mampu dulu, karena kemungkinan berpotensi terjadi inflasi, makanya harga produk-produk naik, ujarnya.
sementara itu, berdasarkan dia, pilihan cara dan mau diupayakan pemerintah supaya mengimbangi kenaikan harga bbm melalui beberapa kompensasi, serta tak menyerahkan dampak bagi para buruh.
langkah antisipasi yang direncanakan semisal memberikan kompensasi berupa penambahan jatah beras murah, dana website keluarga harapan (pkh), dan beasiswa bagi pelajar miskin tidak mencakup kebutuhan buruh, sebab buruh tidak masuk kategori miskin, katanya.
sebelumnya, menteri energi serta sumber daya mineral (esdm) jero wacik usai rapat mengenai kebijakan bbm bersama semua gubernur pada jakarta, selasa (16/4) 2012, menyampaikan, dengan kenaikan harga bbm agar kendaraan pribadi yang telah akan diterapkan mulai mei 2013, maka penghematan subsidi bbm yang diperoleh dapat rp21 triliun.
ia dan mengatakan hampir berbagai gubernur telah menyetujui rencana opsi yang hendak diambil pemerintah itu.
tadi mengerucut adalah rp6.500 per liter untuk kendaraan plat hitam. malahan, banyak pilihan gubernur dan minta langsung ke harga keekonomian. artinya, opsi kenaikan itu telah setuju, ujarnya.
menurut jero, prinsip kebijakan harga bbm dan mau diambil adalah mengalihkan 77 persen subsidi bbm dan ketika ini salah sasaran.
pemerintah, tutur dia, akan mempersiapkan kebijakan secara cermat agar pelaksanaan dalam lapangan berjalan lancar.